Tentang LPSE


LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Perumahan Rakyat
adalah unit kerja yang dibentuk di Kementerian Perumahan Rakyat untuk melayani Panitia Pengadaan Kementerian Perumahan Rakyat yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh Panitia Pengadaan Kementerian Perumahan Rakyat dapat menggunakan fasilitas LPSE. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE.

Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:
1.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF);
3.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jada Pemerintah);
5. Keputusan Kementerian Perumahan Rakyat No 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perumahan Rakyat.

SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

SPSE merupakan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh Direktorat E-Procurement – LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi; baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:
1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit